Reformasi Birokrasi
Area 1 Manajemen perubahan
Area 2 Penataan Tatalaksana
Area 3 Penataan Manajemen SDM
Area 4 Penguatan Akuntabilitas Kinerja
Area 5 Penguatan Pengawasan
Area 6 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Pelaksanaan sidang tindak pidana ringan (Tipiring) Perkara Nomor 20/Pid.C/2025/PN Sel
Pengadilan Negeri Selong berhasil melaksanakan eksekusi terhadap Perkara Nomor 9/Pdt.Eks/2025/PN Sel Jo. Nomor 128/Pdt.G/2020/PN Sel Jo. Nomor 115/PDT/2021/PT MTR Jo. Nomor 2678 K/Pdt/2022
Pengadilan Negeri Selong berhasil melaksanakan eksekusi terhadap Perkara Nomor 3/Pdt.Eks/2025/PN Sel Jo. Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Sel Jo. Nomor 197/PDT/2023/PT MTR Jo. Nomor 3986 K/Pdt/2024.
Monitoring dan Evaluasi Kinerja Kesekretariatan Pengadilan Negeri Sewilayah Hukun Pengadian Tinggi NTB secara daring melalui zoom meeting.
Upaya Damai di tengah Persidangan: Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong Fasilitasi Mediasi Perkara Sengketa Tanah di Lombok Timur
Lebih lanjutBerita Mahkamah Agung
Berita Badilum
Pengadilan Negeri tidak lagi menerima ataupun memproses permohonan pendaftaran Usaha Dagang (UD) maupun Commanditaire Vennootschap (CV).
Gangguan Media Sosial Instagram
Seleksi Administratif Calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Hubungan Industrial
Pengumuman Pemenang Seleksi Lembaga Penyedia Jasa Pos Layanan Bantuan Hukum Tahun Anggaran 2025
Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi POSBAKUM Tahun 2025
Lebih lanjutPengumuman Mahkamah Agung
E LITIGATION MERUPAKAN SALAH SATU LANGKAH MAHKAMAH AGUNG DALAM ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.O
ANTARA EUFORIA HUKUMAN KEBIRI DENGAN RASA KEJUJURAN DAN KEADILAN
Istilah "Anak", "anak", dan "Belum Dewasa" Dalam Sistem Hukum Indonesia
Lebih lanjut
Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.
Syarat dan Tata cara Pengaduan
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas



